Mengapa PRIMA-P Menghasilkan Dampak Positif? (2)

Sampai saat ini, PRIMA-P adalah program pertama sekaligus satu-satunya yang menggabungkan pelaksanaan PSBM dan Lesson Study. Gabungan ini di satu sisi dapat dikatakan “ideal”. PSBM mendorong peningkatan manajemen sekolah secara demokratis, sedangkan Lesson Study meningkatkan pengajaran di sekolah. Lesson Study dengan PSBM dapat dilaksanakan sebagai Lesson Study berbasis sekolah di tingkat sekolah atau Lesson Study berbasis MGMP oleh TPK. Pelaksanaan gabungan PSBM sekaligus Lesson Study memberikan model baru dalam program pengembangan pendidikan di Indonesia. Saat ini sudah satu tahun berlalu sejak pelaksanaan Lesson Study diujicobakan dalam program PRIMA-P, dan gabungan pelaksanaannya dengan PSBM ternyata dapat dikatakan berlangsung dengan efektif. Lesson Study secara lansung mempengaruhi peningkatan pengajaran sehari-hari, tetapi PSBM kurang memberi dampak pada peningkatan mutu pengajaran. PSBM, di sisi lain, dapat meningkatkan lingkungan sekolah di luar kelas, yakni dalam hal manajemen sekolah yang lebih demokratis (lingkungan ini diperlukan dalam hal pelaksanaan Lesson Study) dan kebutuhan dasar sekolah yang belum tercukupi, sehingga dapat membantu sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

PRIMA-P memiliki keunggulan untuk meningkatkan kepercayaan antara para stakeholder seperti pegawai dan non-pegawai, kepala sekolah dan guru, serta sekolah dan masyarakat. Peningkatan pendidikan yang berkesinambungan tidak akan tercapai tanpa adanya saling percaya. Prinsip dasar yang sangat dianjurkan dalam PRIMA-P adalah akuntabilitas serta transparansi yang merupakan unsur untuk saling mempercayai.

PRIMA-P mempercayai Tim Sekolah dan TPK untuk mengelola sendiri dana yang mereka terima. Sedangkan, PRIMA-P meminta mereka untuk terbuka (dalam laporan pertanggungjawaban) serta memberikan segala informasi yang dibutuhkan (transparansi). Implementasi serupa masih sulit ditemukan di Indonesia. Maka dengan demikian PRIMA-P dapat menghasilkan perubahan. Dengan menerapkan PRIMA-P, para stakeholder mulai menerima prinsip dasar untuk lebih bertanggungjawab terpaut akuntabilitas serta transparansi. Jika sekali pihak-pihak yang terkait dapat menjaga akuntabilitas serta transparansi tersebut, maka para stakeholder dapat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi. Di lain pihak, kepercayaan para pihak yang terlibat terhadap para stakeholder pun meningkat, hingga tumbuhlah rasa saling percaya.

Meskipun mekanisme PRIMA-P sederhana, namun Tim Sekolah dan TPK tetap membutuhkan bantuan. Yang paling dibutuhkan di sini adalah bantuan teknis menyangkut penyusunan proposal, laporan kegiatan dan laporan keuangan. Pada tahap awal, bantuan seperti bagaimana merencanakan kegiatan yang tepat dan bagaimana cara menyusun proposal dan laporan praktis diperlukan. Staf dinas pendidikan kabupaten/kota pun tetap membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk dapat mempelajari prosedur PRIMA-P.

Salah satu alasan kesuksesan PRIMA-P adalah karena pemberian bantuan teknis menyangkut hal-hal tersebut dengan cukup. PRIMA-P telah menempatkan diri di dalam pelaksanaan program sebagai penasehat. Juga dengan menunjuk konsultan lapangan (field consultant) dan pengawas. Namun masing-masing tetap memiliki keunggulan dan kelemahan.

Konsultan lapangan : Pada tahap awal PRIMA-P mengangkat dua orang sebagai konsultan lapangan di setiap kabupaten. Konsultan lapangan memberikan bantuan tidak hanya kepada Tim Sekolah dan TPK, namun juga kepada dinas pendidikan kabupaten. Mereka adalah fasilitator yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi besar demi keberhasilan pelaksanaan PRIMA-P. Akan tetapi, dinas pendidikan kabupaten/kota tidak menyediakan anggaran untuk tetap menunjuk konsultan lapangan setelah program PRIMA-P selesai, maka dapat dikatakan bahwa konsultan lapangan memiliki batasan dalam masa penugasan mereka.

Pengawas : Setiap kabupaten/kota dan setiap kantor kabupaten Departemen Agama memiliki pengawas. Tugas utama pengawas antara lain adalah mengawasi sekolah, mendorong peningkatan sekolah, menginstruksikan dan memberikan nasehat terkait manajemen sekolah sekaligus proses pengajaran. Kebanyakan pengawas terdiri dari mantan kepala sekolah dan memiliki pengalaman dan kepercayaan dari masyarakat. PRIMA-P juga melibatkan para pengawas untuk mendukung pelaksanaan program. Ini diperkirakan efektif terpaut segi 1) pemanfaatan sumber daya manusia yang telah berpengalaman dan 2) demi kebersinambungan pelaksanaan PRIMA-P. Akan tetapi, kebanyakan pengawas ternyata tidak memiliki kemampuan sebagai fasilitator–mereka cenderung tidak memberikan bantuan, namun hanya memberikan instruksi kepada Tim Sekolah dan TPK. Hal tersebut merupakan batasan menyangkut pelibatan pengawas.

Sejak otonomi daerah berjalan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan banyak anggaran menyangkut pelaksanaan pekerjaan umum, sedangkan anggaran pendidikan untuk dikurangi hingga batas yang minimum. Keputusan pemerintah nasional untuk mengalokasikan 20% untuk anggaran pendidikan masih tampak diabaikan. Terkecuali pada beberapa daerah maju, anggaran pendidikan pada kebanyakan kabupaten/kota mengalami keadaan yang berbalikan dengan anggaran pekerjaan umum. Contoh ini menunjukkan bahwa Departmen Pendidikan Nasional belum dapat mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan keputusan dari pemerintah pusat.

Pada keadaan tersebut, perolehan anggaran pendidikan menjadi masalah yang signifkan bagi banyak kabupaten/kota. Hal ini sangat politis dan rumit. Meski bupati/walikota/anggota dewan memahami pentingnya pendidikan, pendidikan belum dapat diutamakan. Oleh sebab itu, program ini sedang mencoba strategi sebagai berikut.

1. Membawa pihak terkait ke lapangan untuk memantau : Agenda perlu disusun menyangkut hal tersebut. Dan jika memungkinkan, mengundang bupati/walikota/ anggota dewan ke lapangan untuk memantau atau melihat sendiri keadaan di lapangan sangat dianjurkan. Kegiatan ini memang membutuhkan waktu untuk dapat dilaksanakan, namun dapat merupakan cara yang efektif.
2. Menumbuhkan kesadaran mengenai persaingan yang sehat: Perhatian bupati/ walikota/anggota dewan perlu dibawa dari hal-hal menyangkut keberhasilan siswa dari segi akademis dan bagaimana cara untuk mencapainya ke bentuk-bentuk persaingan yang jauh lebih “sehat” dengan daerah-daerah yang lain.
3. Mendengar pendapat rakyat: Bupati/walikota/anggota dewan dipilih oleh rakyat dalam suatu ajang pemilihan. Maka oleh karena itu, mereka perlu untuk mendengar pendapat dari para stakeholder terkait dunia pendidikan (termasuk dari para orangtua siswa).