Berita Proyek

1st JOINT COORDINATING COMMITTEE MEETING OF PROJECT ON CAPACITY BUILDING FOR RESTORATION OF ECOSYSTEMS IN CONSERVATION AREAS

Date : July 28 th, 2010

Venue : Merica I Room, 2nd Floor Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Indonesia

Implementing Agency : Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, Ministry of Forestry, Republic of Indonesia in technical cooperation with Japan International Cooperation Agency

LIST OF PARTICIPANT

1. Secretary of Directorate General Forest Protection and Nature Conservation.
2. Head of Bromo Tengger Semeru National Park Bureau
3. Head of Halimun Salak National Park Bureau
4. Head of Sembilang National Park Bureau
5. Head of Mount Ciremai National Park Bureau
6. Head of Manupeu Tanah Daru National Park Bureau
7. Head of Merapi National Park Bureau
8. Mr. Yasuhara Ina (Embasy of Japan)
9. Mrs. Rika Kiswardani (State Secretary)
10. Mr. Agus Sugwiarto (State Secretary)
11. Mrs. Reta Fajarwati (JICA Representative)
12. Mr. Hideki Miyakawa (Chief Advidor)
13. Mr. Tanaka Yasuhisa (Chief Advisor of SATELITE Project-JICA)
14. Mr. Okamoto Kazutaka (Chief Advisor of FCP Project JICA)
15. Mr. Jajat Jatnika (Directorate General Land Rehabilitation and Social Forestry)
16. Mrs. Mirawati Soedjono (Project Manager)
17. Mr. Shin Morisaki (Project Coordinator/Land Restoration)
18. Mrs. Yeti Suryati (Counterpart)
19. Mr. Yusak Mangetan (Counterpart)
20. Mr. Rudiono (Counterpart)
21. Mrs. Emy Endah Suwarni (Staf of Bromo Tengger Semeru National Park)
22. Mrs. Indra Exploitasia (Staf of Gede Pangrango National Park)
23. Mr. Heru Wibowo (Center for International Cooperation)
24. Mr. Wawan Kurniawan (Center for International Cooperation)
25. Ms. Rini F.E. (Secretary of Directorate General Forest Protection and Nature Conservation)
26. Ms. Yamauchi Hiromi (FFORTRA-JICA)
27. Ms. Irma Imelda (FFORTRA-JICA)
28. Mr. Kawamoto Akitoshi (JICA)
29. Mr. Nabeta Takeshi (FCP-JICA)
30. Mr. Mundi Prasetya (FCP-JICA)
31. Ms. Dieta Arbaranny (PCBRECA-JICA)

MATERIALS

1. Project Outline
2. Presentation sheet of Annual Plan of Operation
3. Activities in Model Sites

ATTACHED DOCUMENT

1. Record of Discussion
2. Draft of Annual Plan of Operation (English and Indonesian Version)
3. Minutes of meeting (Japan and Indonesian Version)

Minutes of 1st Joint Coordinating Committee Meeting For Project on Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas

1. Tanya : Pak Jajat (RLPS)

1. Apresiasi terhadap kegiatan restorasi yang dilakukan proyek ini di kawasan Taman Nasional. Oleh karena itu RLPS siap mendukung kegiatan tersebut.
2. Disarankan peran Pemerintah Daerah dalam proyek ini dilakukan dengan melibatkan Pemda tersebut misalnya di TNGC Pemda Cirebon dan Kuningan. Mengingat kegiatan ini dilakukan di wilayah administrasi pemerintah daerah sehingga perlu keterlibatan mereka sejak awal.
3. Dalam hal mengkaji peraturan, RLPS juga siap membantu. Misalnya dalam mengkaji Peraturan Menteri Kehutanan No 70 tahun 2008. Kedua mengkaji PP no 76 tahun 2008 yang menjadi payung rehabilitasi dan reklamasi hutan tentang pengaturan sistem perencanaan. Kemungkinan proyek ini hanya menggunakan peraturan tersebut pada bagian perencanaan jangka pendek.
4. Dalam rencana kegiatan di TN Sembilang disebutkan studi banding kegiatannya berdasarkan mangrove di Bali. RLPS telah memiliki model untuk rehabilitasi mangrove dan tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan No 70. Rehabilitasi mangrove lebih cepat dengan jarak tanam lebih rapat misalnya 1m x 1m.
5. Ciremai merupakan sumber air bersih untuk wilayah sekitarnya. Disarankan untuk pemilihan jenis tanaman, dipilih jenis yang berfungi sebagai penangkap air. Sehingga akan menjamin ketersediaan air bagi Kabupaten Cirebon dan Kuningan.
6. Terdapat tugas pemerintah untuk rehabilitasi kawasan konservasi 100.000 Ha setiap tahun. Laporan tahun lalu hanya 52.000 Ha sehingga masih kurang 48.000 Ha. Untuk itu diharapkan proyek ini bisa digunakan sebagai model dan untuk implementasi model tersebut dapat menggunakan anggaran APBN Pemerintah Pusat. Untuk itu RLPS siap bekerjasama dengan PHKA selaku pemangku kawasan.

Jawab : Pak Miyakawa (JICA)

1. Diharapkan proyek ini bisa berkolaborasi dengan RLPS. Di TNMT terdapat rencana kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh BP-DAS. Mungkin bisa juga bekerjasama dengan kegiatan tersebut.
2. Peraturan Menteri Kehutanan No. 70 tahun 2008 namun lebih fokus pada hutan lindung dan hutan produksi sedangkan teknik di dalam hutan konservasi masih kurang.
3. Proyek ini nantinya akan membuat petunjuk teknis yang lebih spesifik mengenai restorasi, contohnya untuk restorasi mangrove karena kondisi alam yang berbeda antara Bali dan Sembilang maka diperlukan pedoman teknik sesuai dengan kondisi alam di lokasi.

Jawab : Pak Morisaki (JICA)
Pemerintah daerah merupakan bagian dari kelompok kerja.

2. Saran : Pak Zulkifli (TNMT)

1. Terdapat jenis pohon adat yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk membuat rumah adat mereka, yaitu Pohon Mayela. Setiap tahunnya ketua adat setempat selalu meminta izin untuk mendapatkan pohon Mayela karena hanya terdapat di TNMT. Hingga saat ini belum diketahui kajian silvikultur pohon Mayela. Untuk itu diharapkan dapat dilakukan pengkajian silvikultur terhadap pohon Mayela.
2. Di TNMT rawan terhadap kebakaran hutan, diharapkan ada bantuan peralatan kebakaran hutan.
3. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan hanya ada dua orang tenaga ahli dalam proyek ini, disebutkan Pak Miyakawa tidak berada di Indonesia dari bulan Januari hingga April 2011. Apakah bisa diusulkan agar Pak Miyakawa datang ke Indonesia bulan Februari agar dapat menangani kegiatan proyek yang ada disini.

Jawab : Pak Miyakawa (JICA)
Terima kasih atas usulannya akan disampaikan kepada pihak JICA.

3. Tanya : Pak Kurung (TNGC)

1. Berdasarkan struktur counterpart yang dipersentasikan, tertulis counterpart hanya berasal dari pusat. Diharapkan counterpart tidak hanya dari pusat namun juga dari daerah lokasi uji coba restorasi.
2. Tidak terdapat counterbudget tahun 2010 untuk proyek ini karena proyek ini dimulai dari pertengahan tahun. Apakah untuk counterbudget bisa mendapatkan bantuan dari JICA?
3. Untuk TNGC, plot restorasi yang disarankan berdasarkan perbedaan tipe ekosistem dan tujuannya misalnya ekosistem akibat kebakaran hutan, untuk tujuan konservasi air, untuk tujuan keanekaragaman hayati, ekosistem berdasarkan perbedaan ketinggian/elevasi, bekas perambahan, dan plot kontrol. Diharapkan ukuran plot bisa diperluas.

Jawab : Pak Miyakawa (JICA)
Luas plot tergantung pada pendanaan. Begitu juga dengan TN Sembilang yang menyarankan perluasan areal restorasi hingga 1400 Ha, hal itu tergantung pada anggaran dari JICA. Anggaran dari JICA saat ini diperkirakan hanya cukup untuk 200 Ha. Jika proyek ini berhasil, dengan pedoman yang ada mungkin bisa diperluas hingga 1400 Ha melalui kegiatan yang dilakukan oleh TNS selanjutnya.

4. Saran : Ibu Indra (TNGGP)
Rsetorasi ekosistem di kawasan konservasi tidak hanya sebatas pembinaan habitat melainkan juga termasuk pembinaan populasi satwa. Diharapkan terdapat dana untuk kajian re-introduksi satwa. Sehingga hasil yang diperoleh restorasi ini tidak hanya untuk tegakan melainkan juga untuk populasi satwa.

5. Tanya : Pak Istanto (TNGHS)
TNGHS hanya sebagai lokasi studi banding. Untuk counterbudget dari TN atau dari JICA terkait dengan operasional kegiatan?

6. Saran : Ibu Rini (PHKA)
Untuk kegiatan restorasi di TNBTS terkait dengan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan. Menurut kami kegiatan ini tidak sesuai dengan tujuan proyek yaitu peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan dengan keluaran berupa pedoman restorasi ekosistem. Karena penanggulan kebakaran hutan bisa disediakan oleh PHKA atau dari Balai Besar TNBTS itu sendiri.

Jawab : Ibu Emy (TNBTS)

1. Di TNBTS telah terdapat lokasi penanaman yang telah dilakukan oleh Sumitomo Forestry. Kegiatan melindungi areal penanaman tersebut dari kebakaran hutan dibutuhkan oleh TNBTS dan TNBTS menerima bantuan dari JICA.
2. Selain itu TNBTS menyarankan adanya kegiatan restorasi di Danau Ranu Pane karena sangat dibutuhkan kegiatan tersebut.

Jawab : Pak Miyakawa (JICA)
Akan ditinjau terlebih dahulu ke Danau Ranu Pane untuk mengidentifikasi bantuan apa saja yang dapat diberikan.

7. Tanggapan : Pak Haryadi (SekDitJen PHKA)

1. Proyek ini tetap berjalan dengan modifikasi-modifikasi
2. Program restorasi dijalankan dengan intensif dan diintegrasikan dengan lembaga lain, misalnya RLPS, JIFPRO, Swadaya, dan sebagainya
3. Sepakat istilah restorasi bukan rehabilitasi agar tidak bias.
4. Hal-hal prinsip yang pelu dipersiapkan :
   • Mempercepat regenerasi alam
   • Reintroduksi spesies yang pernah ada
   • Kebun bibit endemik
   • Kaji invasi spesies secara keilmuan
   • Melibatkan pemerintah daerah setempat dalam bentuk tim kerja atau managemen kolaborasi.
   • Penentuan jenis ditambah dengan jenis pohon adat
   • Diperlukan Counterpart dari UPT dan daerah yang terkait dengan pencegahan kebakaran hutan
   • Jenis pohon sarang, pakan dan lainnya serta jarak tanam
   • Biaya operasional kegiatan proyek perlu dikaji

8. Saran : Ibu Indra (TNGGP)
Sudah disampaikan sebelumnya di rapat proyek, dan disampaikan kembali bahwa jika tidak mungkin ada kegiatan restorasi di TNGGP dan/atau TNGHS, serta TNGGP dan TNGHS hanya sebagai lokasi studi banding. Maka TNGGP dan TNGHS sepakat menyarankan agar tidak perlu dijadikan sebagai daftar model site dalam dokumen Record of Discussion. Jika hanya sebagai lokasi studi banding TNGGP dan TNGHS menerima kedatangan untuk studi banding.

Jawab : Pak Miyakawa (JICA)
Secara pribadi saya setuju dengan ibu Indra. Permintaan TNGGP, TNGHS, dan TNBTS sebagai model site adalah permintaan dari JICA di Pusat Jepang sedangkan 4 TN yaitu TNS, TNGC, TNMT, dan TNGM diusulkan sebagai model site oleh PHKA. Hasilnya terdapat 7 TN yang terlalu banyak untuk 2 expert. Koordinasi dan diskusi antara PHKA dan JICA masih kurang. Jika ingin menghapuskan dari daftar tersebut keputusannya ada di PHKA.

9. Saran : Pak Haryadi (SekDitJen PHKA)
Diperlukan ada rapat bilateral antara PHKA dan RLPS mengenai metode restorasi.

Tanggapan : Pak Jajat (RLPS)
Kajian peraturan bisa dilakukan bersama-sama untuk melakukan revisi peraturan tersebut.

Tanggapan : Pak Haryadi (SekDitJen PHKA)
Belum ada peraturan mengenai restorasi sehingga perlu digarap. Hanya ada peraturan mengenai rehabilitasi.

10. Tanggapan : Ibu Rika (SekNeg)

1. Membantu kerjasama bilateral dengan JICA terkait dengan penugasan tenaga ahli. Terutama penyesuaian waktu tugas sesuai surat harap bantuannya dari Biro Kerjasama Luar Negeri.
2. Mendukung kegiatan dan penugasan tenaga asing jangka pendek
3. Membantu perizinan untuk pelatihan/training dari staf/pejabat departemen kehutanan ke luar negeri
4. Akan membantu urusan perpajakan untuk import barang
5. Penguatan kerangka kelembagaan dengan mekanisme koordinasi (SOP) di lapangan dari Pemda dan para pihak lainnya
6. Perlu dibuat pemetaan variasi pendanaan

11. Tanggapan : Pak Haryadi (SekDitJen PHKA)
Dalam rapat kerja, dana mitra dikategorikan sebagai dana program.

Jakarta, Oktober 2010
Project Director
Ir. Sonny Partono, MM
Director of Concervation Areas
Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation
Ministry of Forestry
Republic of Indonesia