Berita Dari Program

Dilaksanakan mulai tanggal 23 Oktober - 5 November. Peserta terdiri dari Ketua Bappeda tingkat propinsi (Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Barat) , Kepala Bawasda ( Propinsi Sulawesi Tenggara, sebelumnya direncanakan akan hadir Kepala Bappeda namun tidak jadi karena di mutasi), Wakil Sekwilda (Propinsi Sulawesi Utara), jumlah 5 orang.
Pelatihan bertujuan agar peserta pelatihan, sebagai penentu kebijakan di propinsi masing-masing, membahas kebijakan yang diarahkan pada "pembentukan mekanisme kolaborasi berdasarkan inisiatif dari daerah ", terdiri dari 2 pokok bahasan yaitu 1). Perubahan dan kondisi pembangunan daerah saat ini, dan pemahaman tentang perlunya pembangunan berbasis partisipatoris, beserta kerangka teoritisnya, dan 2) perukaran pendapat antar semua pihak terkait mengenai prakteknya berdasarkan kondisi di lapangan.
Setelah pelatihan, Syarif Burhanuddin, Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Barat menyatakan hal-hal berikut ini kepada pihak CD Project.

1. Sudah memahami bahwa dari antara sumber daya alam, organisasi dan norma, yang terpenting adalah norma.
2. Membuat desa percontohan berbasis pendekatan partisipatoris di setiap Kabupaten (tempat itu dijadikan tempat belajar untuk menyebarluaskan ide PLSD )  

3. Mengikut sertakan staf dari kabupaten dalam pelatihan serupa dengan dana anggaran propinsi (setelah pelatihan, tidak diadakan mutasi)
4. Mempraktekkan materi yang telah didapatkan dan hasil kunjungan lapangan (di Kota Iida) kali ini untuk proses PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) (PNPM terkesan sebagai bantuan pemberian sumber daya alam secara langsung).  
Ibu Winarni, Kepala Bappeda Propinsi Gorotalo menyatakan:

1. Masyarakat dan pemerintah adalah mitra sederajat .
2. Pentingnya masyarakat memiliki Sense of Owenership (perasaan memiliki). Untuk itu   diperlukan proses pembelajaran yang didasari pengalaman.   
3. Pentingnya peranan Front Liners (petugas garis depan) dalam memfasilitasi masyarakat.
4. Mengembangkan kegiatan dalam proses perbaikan perencanaan di kabupaten masing masing, sedangkan propinsi memfasilitasi/bantuan. (Propinsi menyelenggarakan "Pelatihan untuk Perencana", mengadakan rapat berkala antara propinsi dan kabupaten, memberikan insentif kepada kabupaten yang aktif misalnya dengan menghadiahkan sepeda motor),
5. Menyelenggarakan pelatihan counterpart kepada pejabat terkait di kabupaten.
   Bapak Wewengkang , Wakil Sekwilda Propinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa

1. Sudah memahami pentingnya pembangunan berbasis partisipatoris. Khususnya, sistem Kominkan/Balai Pertemuan yang ditunjukkan Kota Iida di Prefektur Nagano, memberikan banyak pelajaran mengenai cara menghubungkan pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Melalui pelatihan, telah memahami lebih dalam tentang pokok-pokok CD Project dan juga menyadari pentingnya peran PIC di provinsi
3. Perlunya penyediaan anggaran Propinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2009 yang diperlukan dalam kegiatan CD Project.

Wawancara dengan Ridwan Zakaria (Kepala Inspektorat Propinsi Sulawesi Tenggara) dan
Anwar Ponulele (Wakil Sekwilda Propinsi Sulawesi Tengah, yang naik pangkat dari jabatan Kepala Bappeda setelah pelatihan counterpart) akan dilantik dalam waktu dekat ini.

Photo:Observasi lapangan di Nagano