Penandatangan Dokumen Kesepakatan untuk Pengembangan Pelabuhan Patimban

Jakarta (10 Januari 2025), Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani dokumen kesepakatan Pinjaman Lunak ODA Jepang untuk Proyek Pengembangan Patimban (III).

Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (III) bertujuan untuk memperkuat fungsi logistik di wilayah metropolitan dengan membangun pelabuhan baru (terminal peti kemas, terminal kendaraan, dan lain-lain) di Patimban di bagian timur wilayah metropolitan Jakarta, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih lanjut melalui peningkatan lingkungan investasi di Indonesia. Pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang yen dengan total pinjaman hingga 83,408 miliar Yen Jepang.

Sebelumnya, di tahun 2017, Pemerintah Indonesia dan JICA telah menandatangani injaman tahap pertama, sebesar 118,9 miliar Yen Jepang. Yang kemudian disusul dengan pinjaman tahap kedua sebesar 70,2 miliar Yen pada tahun 2022. Dengan pinjaman tahap ketiga ini, jumlah totalnya diperkirakan mencapai sekitar 272,5 miliar Yen Jepang.

Proyek ini menerapkan STEP (Special Terms for Economic Partnership), yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas bantuan Jepang melalui transfer teknologi dan keahlian Jepang ke negara-negara mitra. Secara khusus, lokasi proyek berada di atas tanah lempung yang sangat lunak dan memiliki permeabilitas rendah. Teknologi konstruksi Jepang akan diaplikasikan untuk konstruksi dinding dermaga, reklamasi, perbaikan tanah, dll., yang dapat diterapkan pada tanah yang sangat lunak, akan digunakan untuk perluasan terminal peti kemas yang direncanakan dan proyek-proyek lainnya.

- Nama Proyek
Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban (III)

- Negara (Area Target)
Republik Indonesia (Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat)

- Tujuan
Tujuan dari Proyek ini adalah untuk memperkuat kapasitas logistik pelabuhan di Wilayah Metropolitan Jakarta dan meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut dengan membangun pelabuhan internasional dan jalan akses di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sehingga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lebih lanjut di Republik Indonesia.

- Komponen
1) Proyek dibagi menjadi Fase 1-1 (bagian yang beroperasi lebih awal) dan Fase 1-2 (bagian selain bagian yang beroperasi lebih awal) sebagai berikut:

Fase 1-1: Pembangunan terminal peti kemas (10 hektar) dan terminal kendaraan (22,4 hektar), pemecah gelombang, pengerukan dermaga/alur, dan pembangunan jalan akses.

Fase 1-2: Pembangunan terminal peti kemas (64 hektar) dan terminal kendaraan (13,7 hektar), dan pengerukan alur pelabuhan

2) Layanan konsultasi (desain terperinci, bantuan tender, pengawasan konstruksi, dll.)

- Jumlah Pinjaman Maksimum
83,408 miliar Yen Jepang

- Suku Bunga Tahunan
Proyek: 0,30 % (STEP), Pekerjaan Konsultan: 0.20 %

- Periode Pembayaran
40 Tahun

- Masa Tenggang
10 Tahun

- Pengadaan
Japan tied

- Executing Agency
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (selanjutnya disebut sebagai "Ditjen Hubla") akan mengelola keseluruhan proyek, mengatur pekerjaan konstruksi pelabuhan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, operasi dan pemeliharaan (O&M), dll.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum akan mengawasi pekerjaan konstruksi untuk jalan akses di bawah kendali Ditjen Hubla.

- Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan No. 8 (mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkesinambungan)
Tujuan No. 9 (membangun infrastruktur yang tangguh)

- Jadwal Rencana Implementasi
1. Penyelesaian Proyek: 2028, saat fasilitas-fasilitas tersebut mulai beroperasi
2. Menerbitkan surat undangan untuk Pekerjaan Konsultan (termasuk pekerjaan desain rinci): Sudah berkontrak
3. Pengumuman tender paket pengadaan awal untuk penawaran kompetitif internasional untuk konstruksi proyek: Sudah berkontrak

- Tautan Terkait
Akan dimuat di situs web JICA