Peluncuran Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan – Menuju Peningkatan Kualitas Hukum dan Peraturan

25 Februari 2025, Kementerian Hukum Indonesia dan JICA menerbitkan edisi revisi dari buku tanya jawab untuk para perancang peraturan perundang-undangan. Buku ini menjelaskan poin-poin penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam format tanya jawab yang mudah dipahami oleh para praktisi, yang diharapkan dapat membantu mereka dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Agtas; Wakil Menteri, Bapak Edward Omar Sharif Hiariej; dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Bapak Dhahana Putra dari pihak Indonesia. Sebagai perwakilan Jepang, juga hadir Bapak Katsuro Nagai, Wakil Kepala Misi dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia; Ibu Sachiko Takeda, Kepala Perwakilan JICA Indonesia hadir secara langsung. Selain itu, Bapak Ryota Tatemoto dari Departemen Kerjasama Internasional, Kementerian Hukum Jepang juga hadir secara daring.

Buku Tanya Jawab ini merupakan hasil dari "Proyek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Konsistensi Hukum dalam Rangka Peningkatan Lingkungan Usaha" yang telah dilaksanakan sejak Desember 2015 hingga September 2021, dan "Proyek Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efisien dan Adil serta Pengembangan Kapasitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk Meningkatkan Lingkungan Usaha" yang telah dimulai sejak Oktober 2021. Sebelumnya, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan edisi peraturan tingkat pusat telah diterbitkan pada Desember 2019, dan edisi tingkat peraturan daerah telah diterbitkan pada Juli 2022.

Proyek kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Buku tanya jawab ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang biasa diajukan oleh para perancang peraturan yang bertugas menyusun dan meninjau peraturan sehingga setiap perancang peraturan memiliki pemahaman yang sama dengan satu sama lain. Dalam buku versi terbaru ini, ada beberapa bagian yang mengalami perubahan sejak penerbitan sebelumnya, mengikuti perubahan peraturan perundangan yang telah dilakukan sejak edisi pertama diterbitkan. Revisi ini merupakan hasil dari pengumpulan pendapat para pejabat di Kementerian Hukum dan pelaksanaan puluhan pertemuan kelompok kerja.

Kurangnya konsistensi dalam peraturan perundang-undangan, diyakini disebabkan oleh berbagai faktor yang mungkin akan sulit untuk diatasi. Namun, untuk meningkatkan lingkungan bisnis di Indonesia, JICA akan berupaya mengatasinya melalui proyek ini.