Peluncuran Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaaan Intelektual untuk Para Hakim di Indonesia – Menuju Prediktibilitas Hukum yang Lebih Baik di Dunia Usaha

Jakarta (27 Februari 2025), sebuah upacara diadakan di Jakarta untuk meresmikan selesainya Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaaan Intelektual kedua tentang Hak Cipta. Pedoman ini adalah salah satu produk dari kerja sama teknis JICA "Proyek Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efisien dan Adil serta Pengembangan Kapasitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk Meningkatkan Lingkungan Usaha" dan proyek kerjasama sebelumnya.

Upacara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sunarto, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Bapak Suharto, dari pihak Indonesia, serta Bapak Katsuro Nagai, wakil dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Bapak Kenji Okamura, Senior Representative JICA Indonesia, dan beberapa pihak lainnya dari pihak Jepang, dan diselenggarakan dengan sangat meriah.

Sejauh ini, di bawah kerja sama JICA, Mahkamah Agung Indonesia dan para ahli JICA yang juga merupakan hakim Jepang telah berkolaborasi untuk menghasilkan Kumpulan Putusan terkait Hak Kekayaan Intelektual dari pengadilan Jepang dan Indonesia. Setelah itu, Buku Panduan terkait Merek diterbitkan pada bulan Januari 2024 sebagai panduan bagi para hakim, khususnya hakim niaga yang mengadili kasus-kasus merek dagang.

Buku Panduan Hak Cipta yang diterbitkan kali ini menjelaskan gambaran keseluruhan dari Undang-Undang Hak Cipta yang kompleks dengan cara yang mudah dimengerti, dan mengorganisir jenis-jenis hak, durasi, ketentuan pembatasan hak cipta, dan sebagainya, berdasarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika menangani suatu kasus. Buku panduan ini juga berisi informasi yang luas tentang aspek prosedural penyelesaian sengketa hak cipta, dan diharapkan para hakim di Indonesia yang menangani kasus-kasus hak cipta akan terbantu dengan adanya buku panduan ini dalam menyelesaikan kasus-kasus mereka.

Agar perusahaan swasta dapat beroperasi dengan lancar di Indonesia, maka perlu untuk memastikan penerapan dan pelaksanaan hukum yang jelas dan stabil, di samping pemberlakuan hukum yang tepat. Melalui kerja sama ini, JICA akan meningkatkan logika penilaian dan prosedur pengadilan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan bisnis di Indonesia dengan memberikan pelatihan dan bahan referensi kantor untuk para hakim, dan akan mempromosikan kegiatan untuk berkontribusi pada pengembangan lingkungan usaha di mana perusahaan swasta, termasuk perusahaan Jepang, dapat mengembangkan bisnis mereka dengan tenang.