Provinsi Sumatera Utara Luncurkan Sistem Pendaftaran Usaha SDGs (Business Registration System/BRS) dengan Pembelajaran dari Jepang

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meluncurkan Sistem Pendaftaran Usaha SDGs (Business Registration System/BRS) bersamaan dengan kegiatan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2026-2030, 6 April 2026, Medan. Sistem ini dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Sumut berdasarkan hasil kunjungan kerja ke Jepang yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA). Sistem ini dibangun untuk membentuk ekosistem bisnis yang selaras dengan prinsip SDGs serta mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .

RAD SDGs 2026-2030 merupakan peta jalan pembangunan lima tahunan Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). RAD ini dalam penyusunannya dibantu oleh kerja sama teknis dengan JICA, yaitu Proyek Penguatan Kerangka Implementasi SDGs di Pemerintah Daerah (SDGs), serta berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumatra Utara dan pemangku kepentingan lintas sektor, sehingga RAD dapat disusun selaras dengan kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Pelaksanaan konsultasi publik ini menjadi tahapan penting sebelum RAD SDGs ditetapkan secara resmi.

Sistem Pendaftaran Usaha SDGs (Business Registration System/BRS) merupakan langkah konkret dalam membangun ekosistem bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip SDGs, sekaligus membuka peluang kemitraan yang lebih luas antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

Pada Mei 2025, delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkunjung ke Kota Kawasaki dan Prefektur Nagano untuk mempelajari secara mendalam sistem pendaftaran usaha SDGs yang telah berhasil diterapkan oleh kedua pemerintah daerah tersebut. Berangkat dari pengalaman tersebut, Provinsi Sumatera Utara mengadaptasi dan mengembangkan sistemnya sendiri sesuai dengan kondisi lokal, serta menjadi provinsi pertama dalam proyek kerja sama JICA SDGs yang berhasil menerapkan model Jepang menjadi inisiatif yang dimiliki dan dijalankan secara mandiri di tingkat daerah.

Kegiatan konsultasi publik ini dibuka secara resmi melalui sambutan yang disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap. Turut hadir di kegiatan ini adalah Kepala Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Dikky Anugerah serta Kepala SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo.

Acara pembukaan dilanjutkan dengan pengumuman peluncuran Sistem Pendaftaran Usaha SDGs Provinsi Sumatera Utara, kemudian memasuki sesi konsultasi publik dalam bentuk diskusi panel yang membahas dua topik utama, yaitu:

Dikky Anugerah menyampaikan ”Inisiasi Business Registration System (BRS) SDGs yang dikembangkan sejak 2024 melalui kolaborasi Bapperida Sumatera Utara, SDGs Center USU, dan didukung oleh JICA, ditargetkan menjangkau 500 UMKM pada 2026, sekaligus diproyeksikan sebagai model rujukan nasional dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Sulaiman Harahap menambahkan “RAD SDGs bukan sekadar dokumen administratif, ini adalah komitmen bersama untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan prinsip no one left behind. Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk penguatan ketangguhan pasca bencana, kami berharap target SDGs Sumatera Utara 2026-2030 dapat dicapai secara efektif dan terukur.”

Sejak tahun 2018, JICA telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia melalui kerja sama teknis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Melalui pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelatihan di Jepang, serta penguatan kapasitas, JICA berkontribusi dalam memperkuat tata kelola implementasi SDGs baik di tingkat daerah maupun pusat.

Melalui pencapaian penting ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan JICA berharap dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing menuju tahun 2030.