Ringkasan Program

Logo PRIMA Pendidikan

Nama Program

Rencana Terpadu Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama Di Sulawesi Selatan, Republik Indonesia

Negara Target

Republik Indonesia

Tanggal Penandatanganan (Persetujuan Pelaksanaan)

24 Agustus, 2007

Lokasi Target

Kabupaten Barru, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Wajo – Provinsi Sulawesi Selatan

Jangka Waktu

Mulai Desember 2007 sampai dengan November 2010 (Selama Tiga Tahun)

Nama Lembaga Mitra

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Pemerintah Kabupaten target program (Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Latar belakang

Pada saat ini Pemerintah Indonesia berupaya untuk menyempurnakan administrasi pendidikan daerah di bawah otonomi daerah sekaligus mewujudkan wajib belajar sembilan tahun yang lebih bermutu pada tingkat pendidikan dasar. Rencana Lima Tahun Menengah (2005-2009) juga mengutamakan peningkatan akses, mutu, dan manajemen sistem pendidikan. Program “Pendidikan untuk Semua” yang dirancang pada tingkat nasional dan tingkat provinsi telah menetapkan target untuk tahun 2009, yaitu, peningkatan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan menengah pertama hingga 95% (85,22% pada tahun 2005), nilai rata-rata Ujian Nasional 7,5 (6,28 pada tahun 2005), dan standar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 70%.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menargetkan hal yang sama dengan Pemerintah Pusat pada tingkat pendidikan dasar, maka Rencana Pembangunan Daerah pun mengutamakan peningkatan pendidikan dasar dari segi pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian keperluan dasar dan perkembangan industri daerah. Angka Partisipasi Kasar untuk pendidikan menengah pertama di provinsi tersebut sangat rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata untuk tingkat nasional, khususnya di wilayah barat-daya. Begitu pun standar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang hanya mencapai 25%. Sedangkan, nilai rata-rata Ujian Nasional telah mencapai angka yang lebih tinggi daripada standar nasional, maka pendidikan kemudian hanya perlu ditingkatkan dengan membangun kolaborasi antara masyarakat, sekolah, dan pengembangan administrasi pendidikan.

Pemerintah Jepang sendiri telah melaksanakan proyek kerjasama di daerah lain antara lain REDIP (Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Regional), IMSTEP (Proyek Pendidikan Pengajar Matematika dan Sains Indonesia), dan SISTTEMS (Pelatihan Penguatan Pelayanan Pendidikan Bidang Matematika dan Sains di tingkat Sekolah Menengah Pertama), dan memperoleh tanggapan yang sangat baik. Maka, perencanaan dan pelaksanaan suatu program dengan berdasarkan program-program kerjasama yang telah berhasil tersebut diharapkan dapat mencapai hasil yang baik dengan menyalurkan dana bantuan pengembangan pendidikan, khususnya peningkatan pendidikan menengah pertama, di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan

Super Target : Meningkatkan kapasitas manajemen dan pelaksanaan pelayanan dalam sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Target Utama : Menyebarkan model peningkatan pendidikan lanjutan tingkat pertama terpadu yang dikembangkan melalui program ini kepada kabupaten atau kota yang lain.

Tujuan dari Program : Menghasilkan sebuah model terpadu dalam peningkatan pendidikan lanjutan tingkat pertama yang meliputi kuantitas, kualitas, dan manajemen pada kabupaten-kabupaten target di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil

1. Menghasilkan sebuah mekanisme partisipasi masyarakat untuk pendidikan di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama.
2. Mengembangkan sebuah mekanisme peningkatan proses-belajar mengajar.
3. Pegawai dinas pendidikan pada kabupaten-kabupaten target dan provinsi dapat mengembangkan kapasitas untuk menjalankan kegiatan peningkatan pendidikan dengan peran dan tanggung jawab yang lebih jelas.

Kegiatan

Kegiatan Terkait dengan Hasil yang Diharapkan (1)

1. Tim Implementasi Kabupaten menyelenggarakan workshop sosialisasi program peningkatan pendidikan lanjutan tingkat pertama untuk kecamatan dan sekolah.
2. TPK membentuk dan memberdayakan tim sekolah.
3. Tim Implementasi Kabupaten melakukan pelatihan rencana kegiatan untuk TPK dan Tim Sekolah.
4. TPK dan Tim Sekolah membuat rencana kegiatan.
5. TPK dan Tim Sekolah melaksanakan rencana kegiatan.
6. Tim Implementasi Kabupaten melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan Mengenai Hasil (2)

1. Tim Implementasi Kabupaten melakukan survei pelaksanaan dan pendekatan menyangkut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan proses-belajar mengajar
2. Tim Implementasi Kabupaten menyelenggarakan workshop sosialisasi mengenai peningkatan proses-belajar mengajar pada tingkat kecamatan.
3. Tim Implementasi Kabupaten menyelenggarakan workshop untuk menetapkan strategi peningkatan proses-belajar mengajar bersama para kepala sekolah dan guru-guru.
4. Tim Implementasi Kabupaten melaksanakan strategi yang telah ditetapkan bersama para kepala sekolah dan guru-guru.
5. Tim Implementasi Kabupaten melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
6. Tim Implementasi Kabupaten mengumpulkan hasil-hasil kegiatan untuk menyusun sebuah buku Petunjuk atau Panduan (Guidelines).

Kegiatan Mengenai Hasil (3)

1. Tim Implementasi Kabupaten menyelenggarakan workshop sosialisasi mengenai model peningkatan pendidikan lanjutan tingkat pertama terpadu untuk para stakeholder pendidikan di tingkat kabupaten.
2. Melakukan survei tahap awal (Baseline Survey) di kabupaten target.
3. Tim Implementasi Kabupaten menetapkan strategi pelaksanaan program.
4. Tim Implementasi Kabupaten merevisi Petunjuk (Guidelines) sebagai pedoman untuk melaksanakan program.
5. Tim Implementasi Kabupaten meninjau proposal rencana kegiatan yang diajukan oleh TPK dan Tim Sekolah.
6. Tim Implementasi Kabupaten mengikuti pelatihan monitoring pelaksanaan rencana kegiatan.
7. Tim Implementasi Kabupaten melakukan monitoring dan memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaan rencana kegiatan TPK dan Tim Sekolah.
8. Tim Implementasi Kabupaten berinisiatif membuat revisi Petunjuk menyangkut program peningkatan pendidikan lanjutan tingkat pertama terpadu.
9. Melakukan Survei Tahap Akhir (Endline Survey) guna mengukur dampak program di kabupaten-kabupaten target.
10. Menyelenggarakan rapat Steering Committee di tingkat provinsi.
11. Menyelenggarakan rapat Joint Coordination Committee di tingkat nasional.
12. Menyelenggarakan workshop untuk berbagi pengalaman dengan Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Nasional

Pemasukan

A: Input dari Pihak Jepang :

1. Pengiriman Tenaga Ahli (Semua penugasan terpaut dalam jangka waktu singkat)
   1. Ketua (Pembangunan Sosial / Perencanaan Pendidikan)
   2. Administrasi Pendidikan Regional / Perencanaan Mikro
   3. Statistik Pendidikan / Analisis Dampak
   4. Pemberdayaan Masyarakat
   5. Manajemen Rencana Kegiatan / Pengembangan Kapasitas Organisasi Masyarakat
   6. Manajemen Sekolah
   7. Pelatihan Guru
   8. Pendidikan Kesehatan
   9. Lesson Study
      (Jumlah penugasan pertahun: Sekitar 24 orang)
2. Konsultan Lokal
3. Biaya Kegiatan Lapangan
   • Biaya Rencana Kegiatan (Akan dikurangi berangsur-angsur)
   • Biaya Operasional Program (Tanggungan pihak Jepang)

B: Input dari Pihak Negara Target

1. Penyediaan Sponsor (C/P) dan Biaya Honorarium
2. Biaya Kegiatan Program
   • Biaya Monitoring dan Pelatihan
   • Biaya Rencana Kegiatan (Akan ditambah berangsur-angsur)
3. Penyediaan Ruangan Kantor

• Target Lokasi dan Target Sekolah